Sistem Informasi Prosedur Perijinan di Kabupaten Kudus

-, Supriyono (2009) Sistem Informasi Prosedur Perijinan di Kabupaten Kudus. Sains dan Teknologi, 2 (2). ISSN 1979-6870

[img]
Tinjau ulang
PDF (Artikel) - Published Version
Download (404Kb) | Tinjau ulang

    Abstrak

    ABSTRAK: Pelayanan perijinan yang dilakukan pada masa lalu pada umumnya berkesan kurang baik bagi masyarakat tidak terkecuali ijin mendirikan bangunan. Pelayanan perijinan identik dengan ketidak pastian, biaya yang besar, sesuatu yang sulit dan pasti lama kecuali lewat “jalan tol”. Untuk itu perlu upaya pengelolaan perijinan dalam bentuk penataan ulang prosedur perijianan khususnya prosedur ijin mendirikan bangunan (prosedur IMB). Perbaikan perijinan kearah yang lebih baik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dan akan mendorong masyarakat untuk mengurus perijinan yang diperlukan. Kondisi ini akan mengakibatkan peningkatan volume pengurusan ijin mendirikan bangunan oleh masyarakat. Tujuan Sistem Informasi prosedur perijinan mendirikan bangunan adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan ijin mendirikan banguunan di Kabupaten Kudus sehingga dalam pengolahan perijinan mendirikan bangunan dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran sesuai dengan harapan pemerintah. Dengan adanya Sistem Informasi prosedur perijinan mendirikan bangunan dapat membantu para pengambil kebijaksanaan memantau pelayanan perijinan mendirikan bangunan termasuk kepala daerah agar dapat segera mengetahui posisi suatu perijinan yang sedang dalam proses sehingga dapat segera mengambil keputusan dalam masalah prosedur perijinan mendirikan bangunan. Sistem perijinan ini juga menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk pelayanan informasi. ABSTRACT: Licensing services performed in the past generally less impressive both for the community is not exempt building permit. Licensing services identical with uncertainty, a large cost, something that is difficult and certainly longer than through the "road toll". For that we need licensing management efforts in the form of reorganization procedures, especially procedures perijianan building permit (IMB procedure). Repair permits a better direction would have an impact on public trust and will encourage people to take care of the necessary permits. This condition will lead to increased volume of building permits the maintenance of the community. Destination Information System building permit procedure is to assist the Government in establishing a permit to do banguunan processing in the Holy District, so the processing of building permits can be better controlled and targeted in accordance with government expectations. With the Information Systems building licensing procedures can help policy makers monitor the building permitting services including regional heads in order to immediately identify where a permit that is in the process so that it can immediately make a decision on the issue of licensing procedures for building. This licensing system also provides the necessary information society as a form of information services.

    Tipe dokumen: Artikel
    Subjects: Teknologi > T1 Teknologi (Umum) > Sistem Informasi Manajemen
    Teknologi > T1 Teknologi (Umum)
    Divisions: Fakultas Teknik > S1 Sistem Informasi
    Depositing User: Users 388 tidak ditemukan.
    Tanggal Deposit: 15 May 2012 10:58
    Last Modified: 15 May 2012 10:58
    URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/85

    Actions (login required)

    View Item