SHIEPANT, ERNANDO (2018) PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PENGECER (PERTAMINI) DI KABUPATEN KUDUS. Update Test thesis, UMK.

Preview	PDF (hal. judul) HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (391kB) | Preview
	PDF (bab 1) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (132kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (436kB) | Request a copy
	PDF (bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (168kB) | Preview
	PDF (lampiran) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PENGECER (PERTAMINI) DI KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tentang standar ukuran takaran BBM pada pengecer (Pertamini) di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui peran Balai Metrologi Legal dalam pengawasan terkait ukuran takaran BBM pada pengecer (Pertamini) di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan tentang standar ukuran takaran BBM pada pengecer (Pertamini), yang kurang dari ketentuan batas normal perliter atau batas pada umumnya, pelaporannya bisa lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun lewat DISPERINDAGKOP. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terkait standar takaran pada alat digital Pertamini oleh DISPERINDAGKOP kurang maksimal, karena dari pihak Dinas sendiri hanya bisa melakukan pembinaan. Padahal terkait perijinan, Dinas hanya menyuruh saja dan tidak bertindak tegas untuk menindak lanjuti perijinan usahanya. Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa dari ke 10 (sepuluh) pelaku usaha Pertamini belum memiliki ijin usaha dari Pemerintah Daerah maupun DISPERINDAGKOP. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Metrologi Wilayah Pati secara garis besar dikatakan belum bisa maksimal. Pengawasan di 5 (lima) Kabupaten dan keterbatasan SDM di Balai Metrologi Wilayah Pati membuat pegawai stafnya menjadi kewalahan. Kemudian hanya ada 2 (dua) orang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggil di bidang Ilmu Kemetrologian. Pelaksanakan Undang-Undang Metrologi Legal sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Balai Metrologi Legal untuk menguji alat UTTP, namun dalam implementasinya belum berjalan sesuai dengan harapan atau bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PENGECER (PERTAMINI) DI KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tentang standar ukuran takaran BBM pada pengecer (Pertamini) di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui peran Balai Metrologi Legal dalam pengawasan terkait ukuran takaran BBM pada pengecer (Pertamini) di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan tentang standar ukuran takaran BBM pada pengecer (Pertamini), yang kurang dari ketentuan batas normal perliter atau batas pada umumnya, pelaporannya bisa lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun lewat DISPERINDAGKOP. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terkait standar takaran pada alat digital Pertamini oleh DISPERINDAGKOP kurang maksimal, karena dari pihak Dinas sendiri hanya bisa melakukan pembinaan. Padahal terkait perijinan, Dinas hanya menyuruh saja dan tidak bertindak tegas untuk menindak lanjuti perijinan usahanya. Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa dari ke 10 (sepuluh) pelaku usaha Pertamini belum memiliki ijin usaha dari Pemerintah Daerah maupun DISPERINDAGKOP. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Metrologi Wilayah Pati secara garis besar dikatakan belum bisa maksimal. Pengawasan di 5 (lima) Kabupaten dan keterbatasan SDM di Balai Metrologi Wilayah Pati membuat pegawai stafnya menjadi kewalahan. Kemudian hanya ada 2 (dua) orang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggil di bidang Ilmu Kemetrologian. Pelaksanakan Undang-Undang Metrologi Legal sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Balai Metrologi Legal untuk menguji alat UTTP, namun dalam implementasinya belum berjalan sesuai dengan harapan atau bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Suciningtyas, S.H., M.Hum
Kata Kunci:	Kata Kunci : BBM, Pengecer, Pertamini.
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	UPT Perpustakaan UMK
Date Deposited:	27 Apr 2018 09:50
Last Modified:	27 Apr 2018 09:50
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8666

Actions (login required)

View Item