AHMADA, BAHARUDDIN (2018) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KUALITAS PEMILU YANG LEBIH BAIK. Update Test thesis, UMK.

Preview	PDF (halaman depan) HALAMAN_DEPAN.pdf - Accepted Version Download (412kB) | Preview
	PDF (bab 1) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (610kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (527kB) | Request a copy
	PDF (bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (216kB) | Preview

Abstrak

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Dengan Tujuan Memperoleh Kualitas Pemilu Yang Lebih Baik. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing Dr. Subarkah, SH.M.Hum Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilahan Serentak yang akan dilaksanakan bersamaan antara Pemilu Nasilonal dan Daerah. Pemilihan Nasional meliputi Pemilihan Legislatif dan Eksekutif ( Presiden dan Wakil Presiden ) sedangkan Pemilu Daerah meliputi Pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali menemui beberapa Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1). Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 14/PUU-IX/2013 Tentang Pelaksanakan Pemilu serentak di Indonesia? (2). Apakah akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-lX/2013 Terhadap Kualitas Pemilu? Dalam Amar Putusan MK Nomor. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat. Dalam Amar Putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki dampak yang baik dalam pelaksanaan Pemilu. Namun dengan catatan bahwa PT yang selama ini masih bercokol pada UU Pemilu segera untuk dihapuskan. Keberadaan PT dirasakan akan menodai nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh bangsa, terlebih lagi, pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 seharusnya sudah secara jelas bahwa PT tidak dapat diterapkan pada Pemilu serentak. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan Pendapat para ahli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, Yaitu antara Sistem Pemilihan dan Pemilihan Sistem Pemerintahan Presidential, Original Intent dari pembentuk UUD 1945. Efektivitas dan Efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta hak Warga Negara untuk memilih secara Hak Warga Negara untuk memilih secara cerdas.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Dr. SUBARKAH SH.Mhum
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	UPT Perpustakaan UMK
Date Deposited:	27 Apr 2018 10:02
Last Modified:	27 Apr 2018 10:02
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8667

Actions (login required)

View Item