SUPRAPTO, TEJO (2019) Mekanisme permohonan penetapan wali adhal di pengadilan agama pati (studi penetapan nomor 75/pdt.p/2018/pa.pt.). Update Test thesis, UMK.

Preview	PDF (Hal. Judul) HAL DEPAN.pdf - Accepted Version Download (405kB) | Preview
Preview	PDF (Bab 1) BAB I.pdf - Accepted Version Download (444kB) | Preview
	PDF (Bab 2) BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (395kB) | Request a copy
	PDF (Bab 3) BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	PDF (Bab 4) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (581kB) | Request a copy
	PDF (Bab 5) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (208kB) | Preview
	PDF (Abstrak) abstrak .pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “MEKANISME PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PATI (STUDI PENETAPAN NOMOR 75/Pdt.P/2018/Pa.Pt.)” bertujuan untuk mengetahui mekanisme permohonan penetapan wali adhal, pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal, dan akibat hukum pernikahan terhadap wali adhal di Pengadilan Agama Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari telaah pustaka. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati adalah dengan diawali dengan pengajuan permohonan (voluenteir) kemudian Hakim memeriksa perkara permohonan dengan cara membuktikan kebenaran peristiwa dan fakta yang diajukan Pemohon melalui alat bukti sah dan keterangan saksi-saksi dalam acara persidangan, hingga penetapan. Pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati terhadap Penetapan Majelis Hakim No. 75/Pdt.P/2018/PA.Pt yang mengabulkan permohonan Pemohon karena telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum syara’ serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, kemudian alasan keengganan wali nikah Pemohon ternyata tidak sesuai dengan syariat, yaitu hitungan weton tidak pas yang akan menyebabkan orang tua (wali) meninggal dunia, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan. Akibat hukum pernikahan terhadap wali adhal di Pengadilan Agama Pati yaitu bahwa penetapan wali adhal berakibat perwaliannya pindah atau diganti oleh Wali Hakim.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing 1 : Dr. ISKANDAR WIBAWA, S.H, M.Hum Pembimbing 2 : DWIYANA ACHMAD H, S.H, S.HI, M.H
Kata Kunci:	Permohonan, Wali Adhal, Pengadilan Agama Pati
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum negara > Teori dan prinsip hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	25 Jul 2019 03:48
Last Modified:	25 Jul 2019 03:48
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/10818

Actions (login required)

View Item