Kedudukan penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara pemilik tanah dengan penggarap (studi di kecamatan jepara)

PUTRIANA, DWI (2018) Kedudukan penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara pemilik tanah dengan penggarap (studi di kecamatan jepara). Skripsi Sarjana thesis, UMK.

[img] PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (1MB)
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Download (251kB)
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (348kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (227kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (366kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (18kB) | Request a copy
[img] PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (16kB)
[img] PDF (Lampiran) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN PENGGARAP DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP (STUDI DI KECAMATAN JEPARA)” ini membahas tentang ketimpangan hak penggarap yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil. Ketidakadilan kedudukan penggarap muncul karena perjanjian banyak dilakukan secara lisan, sehingga penggarap dianggap mempunyai nilai tawar lemah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Jepara dilakukan dengan sistem maro dan mertelu. Berdasarkan penelitian bahwa dari 10 responden, terdapat 8 responden menggunakan perjanjian lisan, 2 responden menggunakan perjanjian tertulis. Dalam kasus ini, posisi penggarap yang lemah sering dimanfaatkan pemilik tanah untuk menekan penggarap dengan syarat-syarat bagi hasil yang memberatkan. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi seringkali diselesaikan dengan musyawarah/mufakat yang merugikan penggarap. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk menggunakan aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan harapan tercipta keadilan dan kesejajaran kedudukan pemilik tanah dengan penggarap. Pihak desa sebaiknya memberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai pembuatan dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis agar masyarakat khususnya petani mengetahui hak dan kewajibannya.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing 1 : Dr. Sukresno, S.H., M.Hum Pembimbing 2 : Bakhtiar Mahmud, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Bagi Hasil, Pemilik Tanah, Penggarap, Perjanjian
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Tanggal Deposit: 31 Aug 2019 01:55
Last Modified: 31 Aug 2019 01:55
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/11359

Actions (login required)

View Item View Item