Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam rangka efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di kabupaten kudus

-, FATIMATUZZAHRO (2019) Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam rangka efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di kabupaten kudus. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, UMK.

[img] PDF (hal. judul)
HAL. JUDUL.pdf - Published Version

Download (469kB)
[img] PDF (bab 1)
BAB I.pdf - Published Version

Download (299kB)
[img] PDF (bab 2)
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (235kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 3)
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (150kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 4)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (276kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 5)
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (61kB) | Request a copy
[img] PDF (daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (194kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KUDUS”, secara umum mengulas tentang kedudukan saksi pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, kedudukan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi, mempunyai peran penting dalam proses pembuktian. Kedua, perlindungan terhadap saksi pelapor secara substansi sudah terpenuhi dengan diaturnya dalam beberapa peraturan terkait (in abstracto). Namun secara in concreto dilihat dari sudut struktur belum optimal karena belum adanya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di tingkat daerah membuat aparat penegak hukum merasa kesulitan dengan keterbatasan tugas dan wewenangnya. Dilihat dari sudut cultur masyarakat masih takut melaporkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, karena takut mendapat ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined])
Additional Information: dosen pembimbing 1 Dr.Iskandar Wibawa, S.H, M.H dosen pembimbing 2 Henny Susilowati, S.H, M.H
Uncontrolled Keywords: saksi pelapor, perlindungan hukum, tindak pidana korupsi
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya > Hukum pidana
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 01 Aug 2020 02:10
Last Modified: 01 Aug 2020 03:27
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/12391

Actions (login required)

View Item View Item