ASYHAR, SYAIFUL (2019) Kebijakan pegawai pencatat nikah dalam meminimalkan pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Master thesis, UMK.
Preview |
PDF (Hal Depan)
HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version Download (453kB) | Preview |
Preview |
PDF (Abstrak)
ABSTRAK.pdf - Accepted Version Download (231kB) | Preview |
Preview |
PDF (Bab 1)
BAB I.pdf Download (810kB) | Preview |
![]() |
PDF (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy |
Preview |
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (793kB) | Preview |
![]() |
PDF (Daftar Lampiran)
Daftar Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (67MB) | Request a copy |
Abstrak
Tesis dengan judul “Kebijakan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalkan Pelaksanaan Perkawinan DIbawah Umur”. Berdasarkan Uraian dari latar belakang, selanjutnya apakah penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan bagaimanakah upaya kebijakan Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalkan pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian empiris disebut juga penelitian non doctrinal (non doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang bersumber dari lapangan sesuai dengan kenyataan. Suatu metode dengan memadukan data sekunder yaitu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dengan data primer sebagai data utama yang diperoleh dari lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungannya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil dari penelitian adalah penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dapat diminimalkan dengan adanya kebijakan-kebijakan Pegawai Pencatat Nikah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Peradilan Agama
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Master) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Pembimbing 1 DR. ISKANDAR WIBOWO, SH, MH Pembimbing 2 Dr. Suparnyo, S.H., MS |
Kata Kunci: | kebijakan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan dibawah umur, meminimalkan. |
Subjects: | Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum tata negara Hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 07 Sep 2020 04:10 |
Last Modified: | 07 Sep 2020 04:10 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/12597 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |