PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PATI

PRABAWANI, NUREDI (2013) PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PATI. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (HAL JUDUL) - Accepted Version
Download (114kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (BAB I) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (98kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB II) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (152kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB III) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (37kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB IV) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (132kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB V) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (24kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (DAFTAR PUSTAKA) - Accepted Version
Download (102kB) | Tinjau ulang

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PATI” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan dalam upaya mewujudkan good governance di Kabupaten Pati, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan dalam upaya mewujudkan good governance di Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya mewujudkan good governance pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah menerbitkan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kabupaten Pati. Namun Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2007 tersebut belum seluruhnya mengapresiasikan asas-asas good governance, sehingga good governance pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati belum dapat sepenuhnya terwujud. Kondisi ini diperburuk lagi dengan keberadaan calo yang bekerjasama dengan petugas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati yang keberadaannya sulit untuk diberantas. Kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan dalam upaya mewujudkan good governance di Kabupaten Pati terdiri dari dua kelompok, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internalnya adalah berupa keterbatasan personil di Seksi Perizinan KPPT Kabupaten Pati dan keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya kepemilikan IMB, sedangkan kendala eksternalnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pati terhadap kepemilikan IMB.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: SUMONO, S.H dan KRISTIYANTO, S.H, M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Pelayanan, IMB, Good Governance
Subjects: Hukum
Divisions: TIDAK DITENTUKAN
Depositing User: Ririn Mela Safitri
Tanggal Deposit: 18 Jul 2013 03:45
Last Modified: 18 Jul 2013 03:45
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/1534

Actions (login required)

View Item View Item