TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI

SUMARTI, SUMARTI (2013) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img] PDF (HAL JUDUL) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (182kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB I) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (132kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB II) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (204kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB III) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (115kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB IV) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (302kB) | Request a copy
[img] PDF (BAB V) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (42kB) | Request a copy
[img] PDF (DAFTAR PUSTAKA) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (144kB) | Request a copy
[img] PDF (LAMPIRAN) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (103kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI.” ( Studi Kasus Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Pati ) ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati apabila ada akseptor Kelurga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi, apakah dalah hal ini ada pertanggungjawaban secara hukum yang atau empiris. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai Skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati lewat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, apabila ada akseptor Keluarga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah tanggung jawab sosial yaitu berupa pemberian ayoman. Sementara pertanggungjawaban secara hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati apabila ada akseptor Keluarga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah tidak ada. Sehingga dalam hal ini Perda yang mengatur mengenai hal tersebut sifatnya sangat mendesak untuk diterbitkan. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Subarkah, SH.M.Hum dan Sumono, SH
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah, Keluarga Berencana.
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Ririn Mela Safitri
Tanggal Deposit: 19 Jul 2013 01:38
Last Modified: 19 Jul 2013 01:38
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/1544

Actions (login required)

View Item View Item