SUMARTI, SUMARTI (2013) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

	PDF (HAL JUDUL) HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
	PDF (BAB I) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy
	PDF (BAB II) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	PDF (BAB III) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
	PDF (BAB IV) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	PDF (BAB V) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	PDF (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI.” ( Studi Kasus Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Pati ) ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati apabila ada akseptor Kelurga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi, apakah dalah hal ini ada pertanggungjawaban secara hukum yang atau empiris. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai Skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati lewat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, apabila ada akseptor Keluarga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah tanggung jawab sosial yaitu berupa pemberian ayoman. Sementara pertanggungjawaban secara hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati apabila ada akseptor Keluarga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah tidak ada. Sehingga dalam hal ini Perda yang mengatur mengenai hal tersebut sifatnya sangat mendesak untuk diterbitkan. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Subarkah, SH.M.Hum dan Sumono, SH
Kata Kunci:	Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah, Keluarga Berencana.
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Ririn Mela Safitri
Date Deposited:	19 Jul 2013 01:38
Last Modified:	19 Jul 2013 01:38
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/1544

Actions (login required)

View Item