Fauzia, Farah (2013) LEGAL REASONING IZIN POLIGAMI DAN PENETAPAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA: 0323/PDT.G/2012/PA.KDS.). Master thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (HAL JUDUL) HALAMAN_DEPAN.pdf - Accepted Version Download (1MB)
	PDF (BAB I) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (114kB) | Request a copy
	PDF (BAB II) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	PDF (BAB III) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (49kB) | Request a copy
	PDF (BAB IV) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	PDF (BAB V) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
Preview	PDF (DAFTAR PUSTAKA) daftar_pustaka.pdf - Accepted Version Download (168kB)
	PDF (LAMPIRAN) Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy

Abstrak

ABSTRAK SKRIPSI Skripsi yang berjudul “LEGAL REASONING IZIN POLIGAMI DAN PENETAPAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA: 0323/PDT.G/2012/PA.KDS.)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui legal reasoning hakim dalam memberi izin poligami dan penetapkan hartabersama yang dilakukanpadapasangan poligami. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam memberikan izin poligami adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana di dalam Pasal 4 ayat (2) (bersifat fakultatif, apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami) dan Pasal 5 ayat (1) (bersifat kumulatif, yaitu Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi), sehingga syarat-syarat yang telah terpenuhi pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kudus dengan putusan nomor: 0323/PDT.G/2012/PA.KDS, yaitu isteri terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adanya persetujuan dari isteri, suami mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Untuk memperkuat alasan tersebut, hakim juga memeriksa alat-alat bukti yang ada dari pemohon. Legal reasoning hakim dalam menetapkan harta bersama kepada suami yang hendak berpoligami berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa apabila suami mengajukan permohonan poligami, maka harus disertakan pernyataan untuk penetapan harta bersama.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing:	PEMBIMBING I=H. Subarkah, SH,M.Hum PEMBIMBING II=H. Iskandar Wibawa, SH,MH
Kata Kunci:	Kata Kunci : legal reasoning, izin poligami, harta bersama
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Ririn Mela Safitri
Date Deposited:	12 Sep 2013 03:37
Last Modified:	12 Sep 2013 03:37
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/1658

Actions (login required)

View Item