PENGATURAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERPORN

Susanto, Aris (2013) PENGATURAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERPORN. Skripsi Sarjana thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Halaman Sampul) - Accepted Version
Download (239kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (122kB)
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (173kB)
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (80kB)
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (258kB)
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (63kB)
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (58kB) | Tinjau ulang

Abstrak

HUKUM TERHADAP CYBERPORN" inibertujuanuntukmengetahuipengaturancyberporndalamperaturanperundang - undangan di Indonesia ditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, mengetahuihambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, danuntukmengetahuiupaya - upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberporn. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, ataupenelitianhukum yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau data sekunder. Darihasilpenelitiandapatditarikkesimpulanbahwahukumpositif Indonesia belummemadaidenganperkembanganpornografi di internet (cyberporn) yang terjadipadasaatini.Adapunkelemahan - kelemahanpengaturancyberporndi Indonesia antara lain meliputipemberianbatasanpornografi yang tidakjelas, pihakmana yang berwenanguntukmelakukantindakantertentudalammengatasimasalahpornografi, ancamanhukuman yang terlaluringan, ketidakjelasanpihak yang dianggaptepatuntukmempertanggungjawabkankejahatan yang dikategorikanpornografi, danpenegakanhukum yang tidakkonsisten. Hambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatikaadalahmeliputimasalahpembuktian, adanyaperbedaanpersepsidaripenegakhukumdalammenafsirkanCyberporn, dankurangnyakemampuandanketrampilanaparatpenegakhukum di bidangkomputer Upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberpornadalahmelaluipemblokiransitus-situs porno.Namunupayainibanyakdianggapolehberbagaikalangansebagaiupaya yang sia-siakarenasitus porno yang ditutuptidaksebandingdenganjumlahkemunculansitus porno barudalamtiapharinya Kata Kunci: Pengaturan, PenegakanHukum, Cyberporn

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing : Henny Susilowati, SH. M.Hum
Uncontrolled Keywords: hukum
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Tanggal Deposit: 03 Mar 2014 03:24
Last Modified: 03 Mar 2014 03:24
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2311

Actions (login required)

View Item View Item