PENGATURAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERPORN

Susanto, Aris (2013) PENGATURAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERPORN. Update Test thesis, Fakultas Hukum.

[thumbnail of Halaman Sampul]
Preview
PDF (Halaman Sampul)
HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version

Download (239kB)
[thumbnail of Bab 1] PDF (Bab 1)
BAB_I.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (122kB)
[thumbnail of Bab 2] PDF (Bab 2)
BAB_II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (173kB)
[thumbnail of Bab 3] PDF (Bab 3)
BAB_III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (80kB)
[thumbnail of Bab 4] PDF (Bab 4)
BAB_IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (258kB)
[thumbnail of Bab 5] PDF (Bab 5)
BAB_V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (63kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka]
Preview
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (58kB)

Abstrak

HUKUM TERHADAP CYBERPORN" inibertujuanuntukmengetahuipengaturancyberporndalamperaturanperundang - undangan di Indonesia ditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, mengetahuihambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, danuntukmengetahuiupaya - upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberporn. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, ataupenelitianhukum yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau data sekunder. Darihasilpenelitiandapatditarikkesimpulanbahwahukumpositif Indonesia belummemadaidenganperkembanganpornografi di internet (cyberporn) yang terjadipadasaatini.Adapunkelemahan - kelemahanpengaturancyberporndi Indonesia antara lain meliputipemberianbatasanpornografi yang tidakjelas, pihakmana yang berwenanguntukmelakukantindakantertentudalammengatasimasalahpornografi, ancamanhukuman yang terlaluringan, ketidakjelasanpihak yang dianggaptepatuntukmempertanggungjawabkankejahatan yang dikategorikanpornografi, danpenegakanhukum yang tidakkonsisten. Hambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatikaadalahmeliputimasalahpembuktian, adanyaperbedaanpersepsidaripenegakhukumdalammenafsirkanCyberporn, dankurangnyakemampuandanketrampilanaparatpenegakhukum di bidangkomputer Upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberpornadalahmelaluipemblokiransitus-situs porno.Namunupayainibanyakdianggapolehberbagaikalangansebagaiupaya yang sia-siakarenasitus porno yang ditutuptidaksebandingdenganjumlahkemunculansitus porno barudalamtiapharinya Kata Kunci: Pengaturan, PenegakanHukum, Cyberporn

Item Type: Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing: Pembimbing : Henny Susilowati, SH. M.Hum
Kata Kunci: hukum
Subjects: Hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 03 Mar 2014 03:24
Last Modified: 03 Mar 2014 03:24
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2311

Actions (login required)

View Item View Item