PERADILAN PERKARA KONEKSITAS TERHADAP ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN KODAM IV DIPONEGORO SEMARANG

Purwanto, - (2013) PERADILAN PERKARA KONEKSITAS TERHADAP ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN KODAM IV DIPONEGORO SEMARANG. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Halaman Sampul) - Accepted Version
Download (253kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (95kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (267kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (101kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (200kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (16kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (16kB) | Tinjau ulang

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PERADILAN PERKARA KONEKSITAS TERHADAP ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN KODAM IV DIPONEGORO SEMARANG” ini bertujuan untuk mengetahui praktik peradilan pidana koneksitas terhadap anggota TNI di lingkungan Kodam IV Diponegoro Semarang, mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI yang terlibat perkara koneksitas dibandingkan warga sipil, dan untuk mengetahui sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anggota TNI dalam peradilan koneksitas di lingkungan Kodam IV Diponegoro Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peradilan pidana koneksitas terhadap anggota TNI di lingkungan Kodam IV Diponegoro Semarang yang melakukan tindak pidana bersama - sama masyarakat sipil jarang dilakukan karena adanya kendala waktu penanganan yang lama dan birokrasi yang panjang, sehingga pemeriksaan terhadap anggota TNI di lingkungan Kodam IV Diponegoro Semarang yang melakukan tindak pidana bersama - sama dengan masyarakat sipil sering dilakukan dengan cara memisah perkara (splitsing), bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diperiksa oleh Pengadilan Militer dengan saksi terdakwa dari masyarakat sipil, sedangkan bagi anggota masyarakat sipil diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan saksi terdakwa dari anggota TNI.Praktik peradilan pidana koneksitas terhadap anggota TNI di lingkungan Kodam IV Diponegoro Semarang tersebut di atas adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP. Pemidanaan terhadap anggota TNI yang terlibat perkara koneksitas pidananya lebih berat, dibandingkan terhadap warga sipil. Hal ini dikarenakan anggota TNI merupakan aparat pemerintah yang telah dilatih dan dididik untuk hidup tertib dan disiplin, sehingga mereka wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, bukan malah melanggarnya. Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anggota TNI dalam peradilan koneksitas di lingkungan Kodam IV Diponegoro Semarang adalah Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP. Kata Kunci: Peradilan, Koneksitas, Anggota Militer, Kodam IV Diponegoro

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Hidayatullah, S.H, M. Hum
Uncontrolled Keywords: hukum
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Tanggal Deposit: 03 Mar 2014 04:21
Last Modified: 03 Mar 2014 04:21
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2319

Actions (login required)

View Item View Item