H SIDAURUK, JANSEN (2014) PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK POLRES KUDUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (Hal. Judul) HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (343kB)
	PDF (Bab 1) BAB_1.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	PDF (Bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	PDF (Bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	PDF (Bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	PDF (Bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (55kB)

Abstrak

Skripsi ini berjudul “ PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK POLRES KUDUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Resor Kudus pada perkara tindak Pidana Perjudian serta faktor yang menghambat diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana perjudian dilakukan oleh penyidik Polres Kudus dengan mendasarkan ketentuan Pasal Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 128, Pasal 129 KUHAP, dan Pasal 130, yaitu harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali penyitaan itu harus dilakukan dalam keadaan mendesak, surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri nanti menyusul. Di samping itu penyidik Polres Kudus juga memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal kepada pemilik barang yang akan di sita agar ada kepastian bagi pemilik barang yang disita bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik. Tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenal, pemilik barang yang akan disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan. Selain itu penyidik yang melakukan penyitaan memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan di sita atau kepada keluarganya disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua RT/RW. Selanjutnya langkah akhir dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti adalah pembuatan berita acara penyitaan oleh penyidik Polres Kudus dan menyampaikan turunan berita acara penyitaan tersebut kepada pemilik barang. Selanjutnya benda sitaan dibungkus untuk menjaga keamanan. Realita di lapangan dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti Tindak Pidana Perjudian masih ada oknum penyidik belum melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sanksi hukum terhadap penyidik/instansi yang tidak melakukan prosedur/mekanisme tentang tata cara penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa penjatuhan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan yakni pelanggaran disiplin Polri, pelanggaran Kode Etik Polri atau pelanggaran Hukum Pidana.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Kata Kunci:	Penyitaan, Barang Bukti, Penyidik dan Perjudian
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	pustakawan umk
Date Deposited:	26 May 2014 04:04
Last Modified:	26 May 2014 04:04
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/3030

Actions (login required)

View Item