Kedudukan Tanah Bengkok Desasebagai Penghasilan Kepala Desa Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Setelah Berlakunya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Said, Nur (2016) Kedudukan Tanah Bengkok Desasebagai Penghasilan Kepala Desa Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Setelah Berlakunya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal Judul) - Accepted Version
Download (505kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (170kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (244kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (1MB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (1MB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (106kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (153kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul ‘‘Kedudukan Tanah Bengkok Desa sebagai Penghasilan Kepala Desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara setelah belakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014’’ bertujuan untuk mengetahui dan memahami perkembangan Desa khususnya yang menyangkut masalah bengkok desa sebagai sumber penghasilan Kepala Desa baik mengenai aturan hukumnya maupun pelaksanaannya. Demi tercapainya tujuan tersebut di atas, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang di peroleh melalui studi pustaka.Data yang diperoleh selanjutnya disusun,diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis,kemudian dianalisa untuk mendapatkan kejelasan penyelesaiannya dan selanjutnyadisusun sebagai Skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian maka akan diketahui bahwa Kedudukan Tanah Bengkok Desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Setelah berlakunya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di dalam pasal 100 PP 43 tahun 2014 bahwa Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok tidak menjadi hak Kepala Desa tetapi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sedang maksimal 30 persen untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW. Yang jadi rancu status tanah bengkok. kalau dimasukkan dalam kategori APBDes sebagaimana yang ada dalam Pasal 100, maka hak Kepala Desa Mengelola bengkok jadi hilang. Padahal anggaran untuk gaji pegawai maksimal 30 persen, namun banyak desa di Kecamatan Mayong yang anggaran untuk pegawai melebihi nilai maksimal, Hal itu berdampak pada item lain tidak terdanai sehingga mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan disisi lain Para Kepala Desa di Kecamatan Mayongmerasa sumber penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan SK pengangkatannya, pasal 100 juga kontradiksi dengan aturan yang lainnya mengakui dan menghormati hak ulayat asal usul berupa tanah bengkok. Setelah terbitnya PP 47/2015 revisi atas PP 43/2014, dilakukan perubahan terhadap Pasal 100 tentang Belanja Desa, yakni dengan adanya tambahan aturan baru tentang status tanah bengkok. Aturan baru tersebut, bahwa (1) pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak termasuk dalam Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dari APBDesa.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Subarkah, SH, M.Hum
Uncontrolled Keywords: Undang-Undang Desa, Bengkok Desa, Penghasilan Kepala Desa
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 08 Nov 2016 06:36
Last Modified: 08 Nov 2016 06:36
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6205

Actions (login required)

View Item View Item