Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Pati

Kurniawan, Adi (2016) Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Pati. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal Judul) - Accepted Version
Download (323kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (243kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (274kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (205kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (1MB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (151kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (207kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi ini berjudul “NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI KABUPATEN PATI”, secara umum bertujuan untuk: a) mengetahui netralitas PNS dalam Pemilukada di Kabupaten Pati; b) mengetahui pengawasan panwaslu terhadap netralitas PNS dalam pemilukada di Kabupaten Pati; c) mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengawasan netralitas PNS tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang diperlukan yaitu data primer dengan melakukan studi lapangan dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian deskriptif analistik. Data yang diperoleh diolah dan disajikan secara sistematis, selanjutnya dinanalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian, pertama: PNS dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati 2012 di Kabupaten Pati tidak netral, karena memberikan dukungan kepada calon bupati/wakil bupati. Mereka membantu dari luar Tim Sukses dengan membentuk jejaring dari dinas, kecamatan sampai ke desa-desa. Ketidaknetralan PNS dalam memberikan dukungan kepada calon bupati/wakil bupati dengan berbagai motif, yaitu 1) motif ekonomi (90%), 2) motif sosial (70%), 3) motif budaya (60%), 4) motif etika (93,3%), 5) motif intimidasi (40%), 6) motif nepotisme (33,3%), 7) motif karier (66,7%), 8) motif balas budi (73,3%). Kendala internal yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Pati berupa kendala internal, yaitu formasi Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan masing-masing hanya 3 (tiga) personel, disamping kinerja Panwaslu Kecamatan yang belum optimal. Sedangkan kendala eksternal yaitu sikap PNS permisif terhadap ketidaknetralan PNS dengan alasan: 1) tidak terjadi perpecahan korps PNS, 2) pelayanan kepada masyarakat tetap adil dan merata, 3) tidak takut pada atasan, 4) tidak khawatir karier terhambat, 5) kedewasaan berpolitik PNS, 6) masyarakat awam/non PNS tidak reaktif, 7) tidak ada tindakan hukum dari atasan atau Bupati, dan 8) pemilukada tetap berjalan secara “langsung”, “bebas” dan “rahasia”.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Suparnyo, S.H., M.S
Uncontrolled Keywords: PNS, netralitas, pemilukada.
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 15 Nov 2016 08:23
Last Modified: 15 Nov 2016 08:23
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6305

Actions (login required)

View Item View Item