Wijayanti, Arum (2018) PENERAPAN SANKSI BAGI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Update Test thesis, UMK.

Preview	PDF (hal. judul) HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (430kB) | Preview
	PDF (bab 1) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	PDF (bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (217kB) | Preview

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI BAGI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim memutus sanksi yang berbeda dalam Putusan No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg dan Putusan No. 18/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Selain itu untuk mengetahui juga bagaimana penerapan sanksi bagi anak penyalahguna narkotika dalam Putusan No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg dan Putusan No. 18/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Metode pendekatan yang digunakan dlam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan sanksi yang berbeda bagi anak penyalahguna narkotika dalam Putusan No. 07/Pid.SuS.Anak/PN.Smg dan Putusan No. 18/Pid.Sus/PN.Smg yang sama-sama melanggar pasal 127 ayat (1) hruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 merupakan suatu hal yang dimungkinkan, sebab ancaman terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun. Artinya hakim bisa menjatuhkan putusan berupa pidana penjara minimal 1 hari maksimal 4 tahun. Dihubungkan bahwa perbuatan ini dilakukan oleh anak maka sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UU SPPA, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ dari orang dewasa. ( minimal 1 hari dan maksimal 2 tahun dalam putusan diatas). Selain itu dalam penjatuhan putusan terhadap pelanggaran pasal 127 ayat 1 huruf a hakim wajib pemperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 2. Penerapan sanksi Fernanda berupa sanksi pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan dengan perintah agar dalam masa percobaan tersebut anak tetap menjalani rehabilitasi medis. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan artinya yang bersangkutan tidak perlu masuk penjara selama 6 bulan, kecuali jika terpidana melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan 10 bulan, atau apabila terpidana selama masa percobaan tidak menjalani rehabilitasi medis hal ini sesuai dengan peraturan dalam pasal 14a sampai huruf f KUHP tentang pidana bersyarat. Penerapan sanksi bagi Rizky berupa rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitaasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan di tempat rehabilitasi sosial eks penyalahguna napza “Mandiri” Semarang. Bagi yang menjalani rehablitasi medis terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit jiwa Dr. Amino Gondohutomo untuk dilakukan detoksifikasi.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Dr. ISKANDAR WIBAWA, SH, MH
Kata Kunci:	Kata Kunci : Sanksi, Anak, Penyalahguna Narkotika.
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	UPT Perpustakaan UMK
Date Deposited:	30 Apr 2018 08:45
Last Modified:	30 Apr 2018 08:45
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8674

Actions (login required)

View Item