PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

SUKSONOWARSI, CAHYA RIANA (2018) PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007. Tesis Magister thesis, UMK.

[img]
Tinjau ulang
PDF (hal. judul) - Accepted Version
Download (679kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (373kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (300kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (430kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (116kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (daftar pustaka) - Accepted Version
Download (242kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Pajak adalah sumber penghasilan dan pendapatan negara, yang oleh negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu, sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan, sehingga di perlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak dan untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya ditulis UU KUP), memuat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dengan sengaja, dan bagi Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana bagi Wajib pajak dalam UU KUP, diatur mulai Pasal 41A, 41B, 41C dan Pasal 42 dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut secara jelas dan tegas, yaitu sanksi pidana kurungan dan denda bagi Wajib Pajak yang nakal. Penerapan sanksi pidana dalam perpajakan semata-mata untuk membuat Wajib Pajak menjadi Patuh. Penerapan hukum pidana pada kasus tindak pidana perpajakan, diperuntukkan bagi Wajib Pajak perseorangan dan Koorporasi yang melakukan delik. Kajian keuntungan / kelebihan dan kelemahan / kerugian penggunaan hukum pidana dalam hukum pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Keuntungannya yaitu menjadi efek jera bagi Wajib Pajak, mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran dibidang Perpajakan dan target penerimaan negara dari Pajak dapat tercapai. Kelemahannya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kurangnya sosialisasi hukum pidana pajak, kelemahan aturan ketentuan pidana pajak dalan UU KUP dan Wajib Pajak menjadi lebih berhati-hati.

Tipe dokumen: Skripsi (Tesis Magister)
Additional Information: Dr. Suparnyo, S.H., M.S
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah dan Penerapan Hukum Pidana Pajak
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User: UPT Perpustakaan UMK
Tanggal Deposit: 06 Jun 2018 03:28
Last Modified: 06 Jun 2018 03:28
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8953

Actions (login required)

View Item View Item