SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN

SULIYONO, H. ARIS (2018) SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (hal judul) - Accepted Version
Download (669kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (197kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (397kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (152kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (407kB) | Request a copy
[img] PDF (bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (187kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (daftar pustaka) - Accepted Version
Download (113kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (lampiran) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (56MB) | Request a copy
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Aris Suliyono, 2017. Thesis. Judul: Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang ( Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015) Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing.Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Perda di hadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting.Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki karakteristik akar budaya yang sangat kuat. Perda No.10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, PUB dan Penataan Hiburan Karaoke merupakan salah satu contoh peraturan daerah yang menarik, karena materi muatanya mengandung karakteristik akar budaya daerah yang cukup menonjol dan kemudian telah dimohonkan untuk di uji di Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan undang – undang. Namun melalui Putusan Nomor 06 P/HUM/2016 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perda Kabupaten Kudus No 10 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut penelitian ini membahas “ Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah ( Perda) dengan Undang- Undang ( Study Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.10 tahun 2015)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah;2) Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke terhadap undang-undang yang tercermin dalam uji materi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016. Adapun tujuan penelitian ini adalah :1) Mendiskripsikan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah;2) Mendiskripsikan Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.10 Tahun 2015 tentang usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke terhadap undang-undang yang tercermin dalam uji materi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016. Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normative atau penelitian penelitian doctrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, melalui beberapa tahapan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Dr.Suparnyo,SH,MS
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: UPT Perpustakaan UMK
Tanggal Deposit: 06 Jun 2018 04:07
Last Modified: 06 Jun 2018 04:07
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8955

Actions (login required)

View Item View Item