SHOLIHIN, MISBAKHUS (2023) Penegakan hukum pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah dalam pemilihan umum 2019 menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di kabupaten jepara. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (575kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (799kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy

Abstrak

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Jepara, dilatar belakangi kasus pidana Pemilu penyalagunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye di Jepara terhenti dan tidak sampai proses di pengadilan. Padahal UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengancam 2 tahun penjara dan denda paling banyak 24 juta. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan mengapa penyelesaian tidak maksimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Data yang digunakan dalam adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu telah melalui prosedur perundang-undangan. Keberhentian penanganan bukan karena penegak hukum menyalahi peraturan namun terdapat karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari sisi hukum yaitu, Pertama, faktor substansi hukum. Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim kampanye. Kedua, Faktor substansi juga pada waktu penanganan pelanggaran yang singkat. Faktor Internal yaitu Budaya hukum. Selain saksi tidak mengerti secara langsung ketidakhadiran pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain, Bawaslu kekurangan bahan atau informasi

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing: Dr. Iskandar Wibawa, SH, MH
Kata Kunci:	penegakan hukum, penyalahgunaan fasilitas pemerintah, pemilihan umum, Kabupaten Jepara
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	03 Jan 2024 01:18
Last Modified:	03 Jan 2024 01:18
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/19692

Actions (login required)

View Item