SHOLIHIN, MISBAKHUS (2023) Penegakan hukum pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah dalam pemilihan umum 2019 menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di kabupaten jepara. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.
Preview |
Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
BAB I.pdf - Published Version Download (575kB) | Preview |
![]() |
Text (BAB 2)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (799kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy |
Preview |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview |
![]() |
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy |
Abstrak
Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Jepara, dilatar belakangi kasus pidana Pemilu penyalagunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye di Jepara terhenti dan tidak sampai proses di pengadilan. Padahal UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengancam 2 tahun penjara dan denda paling banyak 24 juta. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan mengapa penyelesaian tidak maksimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Data yang digunakan dalam adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu telah melalui prosedur perundang-undangan. Keberhentian penanganan bukan karena penegak hukum menyalahi peraturan namun terdapat karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari sisi hukum yaitu, Pertama, faktor substansi hukum. Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim kampanye. Kedua, Faktor substansi juga pada waktu penanganan pelanggaran yang singkat. Faktor Internal yaitu Budaya hukum. Selain saksi tidak mengerti secara langsung ketidakhadiran pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain, Bawaslu kekurangan bahan atau informasi
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Dosen Pembimbing: Dr. Iskandar Wibawa, SH, MH |
Kata Kunci: | penegakan hukum, penyalahgunaan fasilitas pemerintah, pemilihan umum, Kabupaten Jepara |
Subjects: | Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 03 Jan 2024 01:18 |
Last Modified: | 03 Jan 2024 01:18 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/19692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |