HIDAYAH, ALIVIA NURUL (2023) Disparitas penjatuhan pidana kurungan Pengganti denda dalam perkara tindak pidana Pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan pengadilan negeri pati). Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) hal.judul.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (593kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text (BSB III) Bab III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (750kB) | Request a copy
	Text (BAB V) Bab V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (426kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (497kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)” secara umum bertujuan: 1) mengetahui alasan terjadinya disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda; 2) mengetahui kecenderungan terpidana dalam memilih antara pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis melalui metode pengumpulan data studi pustaka sebagai data utama dan wawancara sebagai data pendukung. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terjadinya disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda pada putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti dan nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti) dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yaitu: Undang-Undang, karena pada Pasal 196 Jo Pasal 98 UU Kesehatan, membuka peluang hakim untuk menjatuhkan pidana penjara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, pidana denda minimal Rp.1,- (satu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pada pidana kurungan pengganti minimal 1 (satu) hari kurungan paling lama enam bulan sesuai dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Apabila ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama menjadi delapan bulan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP. Kedua, Indonesia tidak menganut pada asas The Binding Force of Precedent. Sehingga hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama. Ketiga, kebebasan hakim untuk memberikan putusan pengadilan terhadap perkara yang diadili, hal itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 183 KUHAP. Kecenderungan terpidana dalam putusan di atas lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar pidana denda.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing I : Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II: Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum
Kata Kunci:	Disparitas Pidana, Kurungan Pengganti Denda, Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	05 Jan 2024 19:46
Last Modified:	05 Jan 2024 19:46
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/19726

Actions (login required)

View Item