ANANDA PUTRI, CINDY (2024) Analisis pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kudus. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) Halaman Judul.pdf - Published Version Download (399kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) Bab 1 TA.pdf - Published Version Download (333kB) | Preview
	Text (BAB 2) Bab 2 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) Bab 3 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) Bab 4 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) Bab 5 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version Download (286kB) | Preview
	Text (SURAT PERNYATAAN) Surat Pernyataan.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul, “Analisis Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus”, bertujuan menyelidiki pelaksanaan pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kudus dan alasan masih ada anggota yang belum melaksanakan sanksi PAW. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis, yaitu proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode analisa data bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh dari wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus yang meliputi tahap pengumpulan bukti, penyelidikan dan pemeriksaan, pertimbangan dan keputusan, sanksi, pemberitahuan dan implementasi, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 373 huruf g UU No. 13/2019. Selain itu, terdapat ketidakseriusan dalam penegakan Pasal 140 Peraturan DPRD Kabupaten Kudus No. 1 Tahun 2018 terkait mekanisme pemberhentian antar waktu atas Keputusan BK DPRD No. 1/ptsbk IX/2022 kepada kedua anggota DPRD Kudus. Hal tersebut dilihat dari adanya kasus anggota DPRD Kabupaten Kudus melanggar tata tertib dan kode etik anggota DPRD, namun tidak dilaksanakan PAW. Ketidaksesuaian langkah dan peraturan mengindikasikan perlunya perbaikan dalam implementasi dan penegakan mekanisme pemberhentian serta konsistensi dan transparansi dalam penegakan aturan. Kedua, masih ada anggota DPRD Kabupaten Kudus belum melaksanakan sanksi PAW dikarenakan beberapa alasan yaitu kendala teknis, ketidaksepakatan partai, pemberian kelonggaran, taktik politik, ketidakpatuhan, dan kesulitan implementasi. Diperlukan peningkatan kerja sama untuk mengatasi hambatan dan memastikan keputusan Badan Kehormatan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	DOSEN PEMBIMBING 1:Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH DOSEN PEMBIMBING 2:Iskandar Wibawa, S.H, M.H.,
Kata Kunci:	Pelaksanaan, DPRD, Pemberhentian Antar Waktu
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	11 Aug 2024 18:55
Last Modified:	11 Aug 2024 18:55
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/21977

Actions (login required)

View Item