Kedudukan fatwa majelis ulama indonesia (mui) terhadap pertimbangan putusan perkara penodaan agama ( studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor: 1612/pid.b/2018/pn.mdn)

NI’MAH, MUFLIHATUN (2019) Kedudukan fatwa majelis ulama indonesia (mui) terhadap pertimbangan putusan perkara penodaan agama ( studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor: 1612/pid.b/2018/pn.mdn). Update Test thesis, UMK.

[thumbnail of hal. judul]
Preview
PDF (hal. judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (351kB) | Preview
[thumbnail of bab 1]
Preview
PDF (bab 1)
BAB I.pdf - Published Version

Download (464kB) | Preview
[thumbnail of bab 2] PDF (bab 2)
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (361kB) | Request a copy
[thumbnail of bab 3] PDF (bab 3)
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (123kB) | Request a copy
[thumbnail of bab 4] PDF (bab 4)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (443kB) | Request a copy
[thumbnail of bab 5] PDF (bab 5)
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (206kB) | Request a copy
[thumbnail of daftar pustaka]
Preview
PDF (daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (305kB) | Preview

Abstrak

Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN/Mdn) bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing: dosen pembimbing 1 Dr. Hidayatullah, SH., MH dosen pembimbing 2 Dr. Iskandar Wibawa, SH.,MH
Kata Kunci: Fatwa MUI, Penodaan Agama, Suara Azan
Subjects: Hukum > Hukum agama secara umum. Perbandingan hukum agama
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 01 Aug 2020 02:25
Last Modified: 01 Aug 2020 03:26
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/12392

Actions (login required)

View Item View Item