NI’MAH, MUFLIHATUN (2019) Kedudukan fatwa majelis ulama indonesia (mui) terhadap pertimbangan putusan perkara penodaan agama ( studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor: 1612/pid.b/2018/pn.mdn). Update Test thesis, UMK.
Preview |
PDF (hal. judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (351kB) | Preview |
Preview |
PDF (bab 1)
BAB I.pdf - Published Version Download (464kB) | Preview |
PDF (bab 2)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy |
|
PDF (bab 3)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy |
|
PDF (bab 4)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy |
|
PDF (bab 5)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy |
|
Preview |
PDF (daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (305kB) | Preview |
Abstrak
Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN/Mdn) bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Update Test) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | dosen pembimbing 1 Dr. Hidayatullah, SH., MH dosen pembimbing 2 Dr. Iskandar Wibawa, SH.,MH |
Kata Kunci: | Fatwa MUI, Penodaan Agama, Suara Azan |
Subjects: | Hukum > Hukum agama secara umum. Perbandingan hukum agama |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 01 Aug 2020 02:25 |
Last Modified: | 01 Aug 2020 03:26 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/12392 |
Actions (login required)
View Item |