SOLIKIN, SOLIKIN (2020) Implementasi asas proporsionalitas Dalam pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah Untuk pembangunan waduk logung Di kabupaten kudus. Sarjana thesis, UMK.

Preview	Text (Hal Depan) HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version Download (724kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Accepted Version Download (396kB) | Preview
	Text (Bab 2) BAB 2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (566kB) | Request a copy
	Text (Bab 3) BAB 3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (741kB) | Request a copy
	Text (Bab 4) BAB 4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (114kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (323kB) | Preview

Abstrak

Pembangunan waduk Logung diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas, terutama bagi pihak yang melepas tanah. Persoalan krusial adalah ganti rugi yang tidak adil bagi pemilik tanah. Untuk menjamin hak-hak pemilik tanah diperlukan asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan yang berhak menerima ganti rugi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah proses pengadaan tanah pada pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus, mengapa asas proporsionalitas menjadi penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimanakah implementasi asas proporsionalitas dalam pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan kuesioner, dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Teknik penentuan sampel yaitu non random sampling. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah pada pembangunan waduk Logung sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, diawali proposal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, penetapan lokasi oleh Bupati, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dengan SK Bupati dan dibantu Sekretariat dan Satgas Pelaksanan dengan SK Panitia. Selanjutnya Panitia melakukan penyuluhan pentingnya pembangunan waduk Logung dan mendapatkan kesepakatan lokasi dari penduduk, dilanjutkan identifikasi dan invetarisasi data, pengumuman, musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi, diakhiri dengan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah. Asas proporsionalitas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sangat penting bagi terjaminnya Pemerintah memperoleh tanah, bagi pihak yang melepas tanah terjaminnya ganti rugi yang adil dan keberlanjutan penghasilan yang tidak menurun dari semula serta peningkatan kesejahteraan kedepan, dan bagi masyarakat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Asas proporsionalitas dalam pemberian ganti rugi belum dapat diimplementasikan untuk pembangunan waduk logung karena dalam musyawarah hanya formalitas hokum. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hanya mau membayar ganti rugi sama dengan hasil Tim Penilai. Bupati tidak mencari sumber lain seperti perusahaan properti untuk membandingkan harga tanah, tetapi menguatkan keputusan Panitia sesuai Tim Penilai. Ganti rugi tanah Perhutani tidak bermasalah karena diganti tanah ditempat lain.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing 1. Bapak Dr. Suparnyo, SH, MS Pembimbing 2. Dr. Hidayatullah, SH, MHum
Kata Kunci:	ganti rugi, proporsionalitas, waduk Logung.
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	05 May 2021 20:18
Last Modified:	05 May 2021 20:18
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/13949

Actions (login required)

View Item