Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan bpd dalam mewujudkan pembangunan di kecamatan jakenan kabupaten pati (studi kasus di desa dukuhmulyo dan desa sembaturagung)

AFIF, AHMAD NUR (2021) Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan bpd dalam mewujudkan pembangunan di kecamatan jakenan kabupaten pati (studi kasus di desa dukuhmulyo dan desa sembaturagung). Sarjana thesis, UMK.

[thumbnail of Hal Depan] Text (Hal Depan)
HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version

Download (755kB)
[thumbnail of Bab 1] Text (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (352kB)
[thumbnail of Bab 2] Text (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (361kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 3] Text (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (412kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 4] Text (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (413kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 5] Text (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (206kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (392kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (212kB) | Request a copy

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati masih terdapat kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD Sembaturagung dimana kurangnya pengawasan ini disebabkan oleh pemahaman yang masih kurang baik itu dari masyarakat maupun dari pihak BPD mengenai fungsi dan tugasnya. Fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kerja kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi , namun dalam fungsi pengawasan Kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat masih belum terlaksana secara optimal. Kendala hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait tugas Pemerintahan Desa dan BPD dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang program pembangunan

Item Type: Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing: Pembimbing 1 Lidya Crhistina W., S.H., M.H., M.Kn., Pembimbing 2 Anggit Wicaksono S.H., M.H.,
Kata Kunci: Hubungan Kerja Pemerintah Desa dan BPD, Kendala Hubungan Kerja, Fungsi BPD.
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum negara
Program Studi: Fakultas Hukum
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 26 Sep 2021 22:52
Last Modified: 26 Sep 2021 22:52
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/14902

Actions (login required)

View Item View Item