SETYANUGRAHA, BAGAS (2022) Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di indonesia. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) HAL JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (335kB) | Preview
	Text (Bab II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (241kB) | Preview

Abstrak

Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI INDONESIA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia. Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya peluang bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun apabila ada kriteriaa-kriteria tertentu terkait dengan tindak pidana prostitusi masih dapat dijerat dengan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peluang bagi pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa atau klien prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana tertuang dalam perundang-undangan. PSK yang menjajakan diri secara langsung atau konvensional dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengguna jasa yang menggunakan jasa PSK melalui media sosial atau online dapat dijerat dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	1.Wiwit Ariyani, S.H, M. Hum 2.Suyoto, S.H. M.H
Kata Kunci:	Kebijakan Hukum Pidana, Prostitusi
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya > Hukum pidana Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	13 May 2022 20:57
Last Modified:	13 May 2022 20:57
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/16654

Actions (login required)

View Item