Kurniawati, Laila Badriyah (2022) Analisis kewenangan pemerintah kabupaten Dalam pengangkatan perangkat desa (studi kasus pengangkatan perangkat desa bakalan Kecamatan dukuhseti kabupaten pati). Master thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) Hal. Judul.pdf - Published Version Download (579kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (321kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB) | Preview
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstrak

Penelitian berjudul Analisis Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Pengangkatan Perangkat Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Pemerintah Desa Bakalan terkait pengangkatan Perangkat Desa Bakalan pada Tahun 2020. Kepala Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mengangkat Perangkat Desa Bakalan, namun Bupati Pati membatalkan Keputusan Kepala Desa Bakalan tersebut dan memberikan sanksi kepada Kepala Desa Bakalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam pengangkatan Perangkat Desa Bakalan serta sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam proses pengangkatan Perangkat Desa Bakalan ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif/doktrinal yang berfokus pada norma (law in the book) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer digunakan sebagai data pendukung untuk menggali dan menguatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Bakalan telah melaksanakan perannya dalam mengangkat Perangkat Desa Bakalan akan tetapi dalam pelaksanaannya Kepala Desa Bakalan mengabaikan peraturan perundang-undangan dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengangkatan perangkat desa merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa dan tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa. Sehingga Pemerintah Kabupaten berwenang mengawal proses pengangkatan perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing :1.Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. Dosen Pembimbing :2.Henny Susilowati, S.H., M.H.
Kata Kunci:	Perangkat Desa, Wewenang, Wewenang Pemerintah Kabupaten, Desa.
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	27 Dec 2022 18:38
Last Modified:	27 Dec 2022 18:38
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/17590

Actions (login required)

View Item