Khandiq, Moh (2023) MURTAD SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds). Master thesis, universitas muria kudus.
Preview |
Text (Hal.Judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version Download (397kB) | Preview |
Text (Bab II)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy |
|
Text (Bab III)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy |
|
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy |
|
Preview |
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (399kB) | Preview |
Abstrak
Perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, setelah perkawinan berlangsung akan menimbulkan ikatan lahir batin bagi pasangan suami istri. Namun, selama perkawinan berlangsung permasalahan dalam rumah tangga akan muncul, apabila pasangan suami istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut akah berakhir dengan perceraian. Salah satu alasan perceraian dalam rumah tangga adalah salah satu pasangan suami istri murtad. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa Perceraian dengan alasan karena murtad tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan tentang murtad sebagai alasan perceraian yang terakumulasi dengan ketidakharmonisan keluarga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h. Pasca putusnya perkawinan antara pasangan suami isteri kewajiban membiayai segala kebutuhan anak tetap seperti biaya pendidikan, biaya hidup, dan lain sebagainya tetap terus berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap jumlah biaya pemeliharaan anak, ditetapkan dalam putusan pengadilan berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Status agama anak dalam perceraian orang tua yang murtad, dapat dikaji menggunakan asas personalitas keislaman yang didasari oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Master) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | DOSEN PEMBIMBING 1 :Dr.Suparhyo,SH.,MS DOSEN PEMBIMBING 2 :Dr.Iskandar Wibawa,SH.,MH |
Kata Kunci: | Murtad, Pertimbangan Hakim dan Putusan Perkara Perceraian |
Subjects: | Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 20 Jul 2023 20:50 |
Last Modified: | 24 Aug 2023 19:17 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/18741 |
Actions (login required)
View Item |