HUSNA, NAILAL (2024) Analisis yuridis undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap perlindungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten kudus. Master thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.
Preview |
Text (HALAMAN JUDUL)
Halaman Judul.pdf - Published Version Download (829kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
Bab 1 TA.pdf - Published Version Download (444kB) | Preview |
![]() |
Text (BAB 2)
Bab 2 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3)
Bab 3 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4)
Bab 4 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 5)
Bab 5 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy |
Preview |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version Download (559kB) | Preview |
![]() |
Text (SURAT PERNYATAAN)
Surat Pernyataan.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy |
Abstrak
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Master) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing |
Kata Kunci: | : UMKM, Perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun |
Subjects: | Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 07 Aug 2024 20:35 |
Last Modified: | 07 Aug 2024 20:35 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/21915 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |