TRIYANTO, YURIS (2024) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar Tempat-tempat yang ditentukan Di wilayah kabupaten kudus. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.
Preview |
Text (HALAMAN JUDUL)
Halaman Judul.pdf - Published Version Download (553kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
Bab 1 TA.pdf - Published Version Download (254kB) | Preview |
![]() |
Text (BAB 2)
Bab 2 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3)
Bab 3 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4)
Bab 4 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (304kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 5)
Bab 5 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (94kB) | Request a copy |
![]() |
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy |
Preview |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version Download (220kB) | Preview |
![]() |
Text (SURAT PERNYATAAN)
Surat Pernyataan.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (50kB) | Request a copy |
Abstrak
Skripsi yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Sampah di Luar Tempat-Tempat yang Ditentukan di Wilayah Kabupaten Kudus”, bertujuan menyelidiki penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus dan hambatan dalam penegakannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang mencakup proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode analisis data yang diterapkan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah di luar tempat yang ditentukan di Kabupaten Kudus diatur dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015. Namun, putusan hakim Pengadilan Negeri dinilai belum memadai dan kurang sesuai dengan teori-teori pemidanaan, mengakibatkan dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih serius dan sistematis dari pihak pemerintah dan hukum untuk menegakkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran guna mencapai tujuan hukum pidana secara lebih efektif. Kedua, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah di luar tempat yang ditentukan di Kabupaten Kudus meliputi budaya membuang sampah sembarangan yang telah menjadi kebiasaan, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya budaya saling mengingatkan, keterbatasan sarana penampungan sampah, jumlah petugas penegak hukum yang terbatas, koordinasi antar instansi yang belum optimal, dan minimnya sosialisasi tentang peraturan daerah dan sanksinya.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., sekaligus selaku Dosen Pembimbing I Suyoto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II |
Kata Kunci: | Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembuangan Sampah. |
Subjects: | Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 08 Aug 2024 20:21 |
Last Modified: | 08 Aug 2024 20:21 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/21935 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |