KONTROVERSI PEMBERIAN REMISI BAGI PARA PELAKU EXTRA ORDINARY CRIME (STUDI KASUS : PP NO 99 TAHUN 2012)

dewanty, bellinda wasistiyana (2014) KONTROVERSI PEMBERIAN REMISI BAGI PARA PELAKU EXTRA ORDINARY CRIME (STUDI KASUS : PP NO 99 TAHUN 2012). Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

[thumbnail of HAL JUDUL]
Preview
PDF (HAL JUDUL)
HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version

Download (363kB)
[thumbnail of BAB I] PDF (BAB I)
BAB_I.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (248kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB II] PDF (BAB II)
BAB_II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (245kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] PDF (BAB III)
BAB_III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (222kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] PDF (BAB IV)
BAB_IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (294kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] PDF (BAB V)
BAB_V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (180kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (197kB)
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Kontroversi Pemberian Remisi Bagi Para Pelaku Extra Ordinary Crime (Studi Kasus : PP No 99 Tahun 2012)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi PP No 99 Tahun 2012 dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya, yang terkait dengan hak mendapatkan remisi bagi narapidana extra ordinary crime disamping itu juga untuk mengetahui dasar pendapat golongan yang pro dan kontra pada kontroversi pemberian remsi pada pelaku extra ordinary crimedan untuk mengetahui pemikiran mengenai extra ordinary crime, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus, khususnya hak mendapatkan remisi bagi narapidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa PP No 99 Tahun 2012 ini terdapat ketidaksinkronan dengan peraturan di atasnya yakni, UU No 12 Tahun 1995. Letak ketidaksinkronan tersebut dapat diamati dari segi substansi PP No 99 Tahun 2012 itu sendiri tidak sejalan dengan peraturan diatasnya, kemudian dari hasil penelitian PP No 99 Tahun 2012 ini tidak dibentuk dengan langkah-langkah harmonisasi hukum yang baik dan tidak berlandaskan pada ketentuan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Disamping itu, kontroversi pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime ini menuai pro dan kontra, dimana bagi pendapat yang pro menilai bahwa PP tersebut merupakan angin segar dalam mewakili rasa keadilan masyarakat namun, disatu sisi bagi pendapat yang kontra terhadap kehadiran PP No 99 Tahun 2012 ini dinilai mencederai nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Di dalam negara hukum terkait dengan hak asasi manusia juga terdapat suatu asas yang meletakkan kedudukan yang seimbang manusia di hadapan hukum yaitu, asas equality before the law bahwa setiap manusia memiliki perasamaan dalam hukum. Tetapi, atas dasar pemikiran-pemikiran mengenai extra ordinary crime dan dampaknya yang tidak sedikit pernyataan demikian pun dapat terbantahkan bahwa pengetatan syarat dan taat cara pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime merupakan suatu langkah yang tepat.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Update Test)
Kata Kunci: Remisi, Extra Ordinary Crime, PP No 99 Tahun 2012, UU No 12 Tahun 1995, UU No 12 Tahun 2011
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Date Deposited: 21 Jun 2014 07:02
Last Modified: 21 Jun 2014 07:02
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/3051

Actions (login required)

View Item View Item