dewanty, bellinda wasistiyana (2014) KONTROVERSI PEMBERIAN REMISI BAGI PARA PELAKU EXTRA ORDINARY CRIME (STUDI KASUS : PP NO 99 TAHUN 2012). Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.
Preview |
PDF (HAL JUDUL)
HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (363kB) |
PDF (BAB I)
BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy |
|
PDF (BAB II)
BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy |
|
PDF (BAB III)
BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy |
|
PDF (BAB IV)
BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy |
|
PDF (BAB V)
BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy |
|
Preview |
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (197kB) |
Abstrak
Skripsi yang berjudul “Kontroversi Pemberian Remisi Bagi Para Pelaku Extra Ordinary Crime (Studi Kasus : PP No 99 Tahun 2012)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi PP No 99 Tahun 2012 dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya, yang terkait dengan hak mendapatkan remisi bagi narapidana extra ordinary crime disamping itu juga untuk mengetahui dasar pendapat golongan yang pro dan kontra pada kontroversi pemberian remsi pada pelaku extra ordinary crimedan untuk mengetahui pemikiran mengenai extra ordinary crime, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus, khususnya hak mendapatkan remisi bagi narapidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa PP No 99 Tahun 2012 ini terdapat ketidaksinkronan dengan peraturan di atasnya yakni, UU No 12 Tahun 1995. Letak ketidaksinkronan tersebut dapat diamati dari segi substansi PP No 99 Tahun 2012 itu sendiri tidak sejalan dengan peraturan diatasnya, kemudian dari hasil penelitian PP No 99 Tahun 2012 ini tidak dibentuk dengan langkah-langkah harmonisasi hukum yang baik dan tidak berlandaskan pada ketentuan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Disamping itu, kontroversi pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime ini menuai pro dan kontra, dimana bagi pendapat yang pro menilai bahwa PP tersebut merupakan angin segar dalam mewakili rasa keadilan masyarakat namun, disatu sisi bagi pendapat yang kontra terhadap kehadiran PP No 99 Tahun 2012 ini dinilai mencederai nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Di dalam negara hukum terkait dengan hak asasi manusia juga terdapat suatu asas yang meletakkan kedudukan yang seimbang manusia di hadapan hukum yaitu, asas equality before the law bahwa setiap manusia memiliki perasamaan dalam hukum. Tetapi, atas dasar pemikiran-pemikiran mengenai extra ordinary crime dan dampaknya yang tidak sedikit pernyataan demikian pun dapat terbantahkan bahwa pengetatan syarat dan taat cara pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime merupakan suatu langkah yang tepat.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Update Test) |
---|---|
Kata Kunci: | Remisi, Extra Ordinary Crime, PP No 99 Tahun 2012, UU No 12 Tahun 1995, UU No 12 Tahun 2011 |
Subjects: | Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | pustakawan umk |
Date Deposited: | 21 Jun 2014 07:02 |
Last Modified: | 21 Jun 2014 07:02 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/3051 |
Actions (login required)
View Item |