SUTISNA, AGUS (2015) Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara. Master thesis, Universitas Muria Kudus.
![]() Preview |
PDF (Hal. Judul)
HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (433kB) |
![]() |
PDF (Bab 1)
BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (525kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Bab 2)
BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Bab 3)
BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Bab 4)
BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy |
![]() Preview |
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (240kB) |
Abstrak
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun sangat sulit menjangkau informasi publik dari pemerintah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik di Jepara dan bagaimana kinerja kantor arsip daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis diketahui bahwa kantor arsip daerah belum siap menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , maka perlu diteliti mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan kearsipan di kantor arsip daerah. Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jepara adalah dengan menetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Kantor Arsip Daerah pada khususnya dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya dalam memberikan pelayanan kearsipan kepada pemohon informasi publik. Peraturan Daerah ini dapat langsung operasional dalam menentukan arsip yang boleh diakses oleh masyarakat umum dan arsip yang aksesnya tertutup untuk umum. Kantor Arsip Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dapat menentukan arsip yang terbuka dan arsip yang tertutup untuk umum dengan mendasarkan pada norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga pada akhirnya pelayanan kearsipan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip Daerah dapat terlaksana dengan baik.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Master) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Pembimbing : Kristiyanto, SH., MH. |
Kata Kunci: | arsip, kinerja, keterbukaan informasi, kebijakan |
Subjects: | Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2) |
Depositing User: | pustakawan umk |
Date Deposited: | 17 Nov 2015 09:05 |
Last Modified: | 17 Nov 2015 09:05 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/4886 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |