-, Prihartadi (2016) Penegakan Sanksi Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memakai Helm Ber-Sni Dalam Mewujudkan Ketertiban Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.
Preview |
PDF (Hal Judul)
HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (592kB) |
PDF (Bab 1)
BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 2)
BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 3)
BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 4)
BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (157kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 5)
BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy |
|
Preview |
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (113kB) |
Abstrak
Skripsidenganjudul “PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMAKAI HELM BER-SNI DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PATI”, secaraumumbertujuanuntukmengetahuigambaran dankendala-kendalatentang penegakan sanksi untuk pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ber-SNI dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri PatisebagaimanadiaturdalamPasal 57 ayat (1) jo. ayat (2), Pasal 106 ayat (8), danPasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahmenggunakanpendekatanyuridissosiologis, artinyapenelitianterhadapidentifikasihukum (hukumtidaktertulis) data penelitianterhadapefektifitashukum, berlakunyahukumdandampakhukum.Data yang digunakanyaitu data primer dansekunder.Data primer sebagai data utamadiperolehdenganwawancaradan data sekundersebagai data pendukung. Hasilpenelitiandanpembahasanpenegakan sanksiterhadap pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ber-SNI yang diperolehdariwawancaraKanitDikyasaSatlantasPolresPati, Hakim PengadilanNegeriPatidanmasyarakatadalah sanksi sesuai dengan Pasal 291 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini sanksi diberikan kepada pengendara sepeda motor dan ditindaklanjuti oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati, tetapi implementasinya tidak diberikan surat tilang hanya diberikan himbauan atau sanksi teguran. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ber-SNI di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yaitu belum adanya sosialisasi tentang helm ber-SNI oleh pihak yang berwajib, serta adanya pembiaran oleh petugas yang ada di lapangan sehingga banyak pelanggaran lalu lintas utamanya tentang helm ber-SNI, sehingga perlu adanya pengawasan dari internal Polri itu sendiri.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Update Test) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Pembimbing: Iskandar Wibawa, S.H., M.H |
Kata Kunci: | Penegakan Hukum, Sanksi Hukum, Helm Ber-SNI, Ketertiban Berlalu lintas, Pengadilan Negeri Pati. |
Subjects: | Hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | pustakawan umk |
Date Deposited: | 19 Nov 2016 06:27 |
Last Modified: | 19 Nov 2016 06:27 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6364 |
Actions (login required)
View Item |