SEMBADA, RAKA JOKO (2020) Pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 dalam rangka mewujudkan kabupaten kudus yang agamis berdasarkan prinsip good governance. Sarjana thesis, UMK.
Preview |
Text (Hal Judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version Download (781kB) | Preview |
Preview |
Text (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version Download (541kB) | Preview |
Text (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy |
|
Preview |
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (410kB) | Preview |
Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy |
Abstrak
Skripsii yangi berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip Good Governance” inii bertujuani untuki mengetahuii pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015, dan untuki mengetahuii kendala-kendalai pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dalami rangkai mewujudkani Kabupaten Kudus yang agamis berdasarkan prinsip good governance. Metodei pendekatani yangi digunakani dalami penelitiani ini adalahi yuridis sosiologis. Dalami hali tekniki pengumpulani datai penulisi menggunakani data primeri dani datai sekunder. Setelahi datai diperolehi makai disusuni secara sistematis, kemudiani dianalisai sehinggai memperolehi kejelasani darii permasalahan yangi dibahas. Selanjutnya, disusuni sebagaii skripsii yangi bersifati ilmiah. Hasili penelitiani yangi diperolehi adalahi bahwaipelaksanaaniPeraturan Daerahi Nomori 10 Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus yang agamis berdasarkan prinsipgood governance bahwa Peraturani Daerahi Nomori 10 Tahuni 2015 Kabupaten Kudus Tentangi Usahai Hiburani Diskotik, KelabiMalam, PUB, dan Penataani Hiburani Karaoke syarat dengan tindakan diskriminatif, mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus merupakan orang yang beragama islam, selain itu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus tidak terdapat prinsip kesetaraan dan partisipasi. Kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan hak-hak yang dimiliki individu untuki memperolehi penghidupan yangi layaki dani haki untuki bekerjai sesuai bidang masing masing. Partisipasi yang dimaksud adalah tanpa melibatkan pengusaha karaoke demi tujuan pelaksanaan prinsip good governance. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturani Daerah Nomori 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus yang good governance terdapat pada pemerintah, penegakan hukum dan budaya masyarakati Kabupateni Kudus.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Pembimbing 1 Kristiyanto, S.H., M.H, Pembimbing 2 Anggit Wicaksono, S.H., M.H, |
Kata Kunci: | Good Governance, Hiburan Karaoke. |
Subjects: | Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum negara |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 27 Apr 2021 20:42 |
Last Modified: | 27 Apr 2021 20:42 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/13812 |
Actions (login required)
View Item |